Syukur juga menyoroti alasan jarak yang kerap menjadi dasar penolakan penempatan di daerah terpencil.
“Orang berpikir kasihan karena jauh. Tapi coba lihat sekolah di pedalaman, ada yang tidak ada gurunya, tidak ada kepala sekolahnya, bahkan tidak ada PNS-nya.Apa
Apa itu bukan bagian dari kasihan? Kita butuh guru hebat mau mengabdi dan menularkan ilmunya ke sekolah-sekolah yang membutuhkan,” kata Syukur.
Di hadapan bupati, Salabiyah mengakui dirinya sempat keberatan karena belum memahami sistem yang menjadi dasar penempatan tersebut.
“Awalnya pikiran waktu itu belum begitu paham. Namun setelah dibuka sistemnya, kami sadar selaku PNS harus mengikuti alur. Insya Allah kami akan menjalankan tugas dan amanah ini semaksimal mungkin,” ujarnya.
Pernyataan itu justru menjadi titik yang paling banyak mendapat perhatian.
Sebab apabila seorang kepala sekolah yang telah dilantik mengaku belum memahami sistem yang menjadi dasar penempatannya, maka pertanyaan publik tidak lagi sekadar tertuju pada kepala sekolah yang bersangkutan, tetapi juga pada efektivitas sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten Merangin.
Publik Pertanyakan Efektivitas Sistem
Di tengah polemik yang terjadi, sejumlah warga Merangin juga mulai mempertanyakan efektivitas sistem yang diklaim telah berjalan secara digital dan terintegrasi.
Amir,S.Pd.(50), warga Bangko, menilai peristiwa tersebut menunjukkan adanya persoalan komunikasi dalam birokrasi pendidikan.
“Kalau memang sistemnya sudah jelas dan semua kepala sekolah sudah memahami aturannya, kenapa harus sampai ramai dulu? Kenapa baru setelah jadi polemik ada penjelasan dan rekonsiliasi?” ujarnya.
Pendapat serupa disampaikan Yani, warga lainnya.
“Kami menghargai Pak Bupati mau turun langsung. Tapi masyarakat juga bertanya, kenapa urusan seperti ini harus sampai ditangani bupati? Bukankah sudah ada Dinas Pendidikan yang memang bertugas mengurus dan membina kepala sekolah?” katanya.
“Yang dipertanyakan masyarakat sekarang bukan siapa yang dipindahkan. Yang dipertanyakan adalah apakah sistem yang disebut-sebut sudah modern dan transparan itu benar-benar dipahami oleh semua pihak yang menjalankannya,” ujarnya.
Menurutnya, fakta bahwa rekonsiliasi baru dilakukan setelah polemik berkembang justru menimbulkan pertanyaan baru.
“Kalau akhirnya semua bisa duduk bersama dan selesai, itu bagus. Tapi kenapa tidak dilakukan dari awal sebelum masalah menjadi besar?” katanya.
Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari kemampuan menyelesaikan konflik setelah terjadi. Keberhasilan juga diukur dari kemampuan mencegah konflik melalui sosialisasi yang matang, komunikasi yang jelas, dan pemahaman yang merata di kalangan pelaksana kebijakan.
Karena itu, polemik pengangkatan dan penempatan kepala sekolah di Merangin sesungguhnya bukan sekadar persoalan mutasi atau penolakan penugasan.
Yang sedang diuji adalah apakah sistem yang diklaim telah modern, digital, dan terintegrasi benar-benar dipahami oleh seluruh pihak yang menjalankannya.
Sebab apabila sebuah sistem baru dapat dipahami setelah bupati turun langsung ke lapangan, maka publik tentu berhak bertanya:
Jika sudah berbasis sistem, mengapa bupati masih harus turun tangan?
