BANGKO — Polemik mutasi dan pelantikan 237 kepala sekolah di Kabupaten Merangin kembali menjadi perhatian publik. Di tengah proses penataan birokrasi pendidikan tersebut, muncul pertanyaan yang lebih besar, sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan berjalan transparan dan bebas dari praktik pungutan liar dan tekanan
Persoalan mulai mencuat ketika sejumlah kepala sekolah yang merasa dirugikan menyampaikan keberatan secara terbuka, bahkan mendatangi DPRD Merangin untuk menjelaskan terkait proses penempatan yang dinilai menimbulkan tanda tanya.
Di tengah dinamika itu, kembali muncul pembahasan mengenai dugaan pungutan liar yang sebelumnya pernah menjadi isu dalam proses penempatan jabatan kepala sekolah.
Beberapa bulan sebelum polemik mutasi berkembang, salah satu media daring pernah memuat pengakuan sejumlah kepala sekolah terkait dugaan adanya permintaan kontribusi dalam proses penugasan dan penempatan jabatan.
Dalam pemberitaan tersebut disebutkan bahwa besaran kontribusi diduga bervariasi, mulai dari penunjukan sebagai pelaksana tugas (Plt) hingga penetapan kepala sekolah definitif. Informasi yang berkembang saat itu juga mengaitkan besaran nominal dengan jumlah siswa di sekolah—semakin besar jumlah peserta didik, semakin besar pula kontribusi yang disebut diminta.
Bahkan, kepala sekolah yang mendekati masa pensiun disebut turut masuk dalam pola tersebut
Namun hingga saat ini, belum terdapat hasil pemeriksaan resmi dari lembaga berwenang yang menyatakan kebenaran dugaan tersebut ataupun menetapkan adanya pihak yang bertanggung jawab secara hukum.
Bagi sebagian kalangan, polemik mutasi saat ini dipandang bukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan akumulasi dari pertanyaan publik yang selama ini belum memperoleh jawaban secara tuntas.
Di sisi lain, perkembangan berikutnya menunjukkan dinamika yang berbeda.Sejumlah kepala sekolah yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan isu tersebut mulai memberikan klarifikasi dan membantah . Mereka menyebut seluruh tahapan telah berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah daerah.
Bantahan serupa juga disampaikan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin.
Meski demikian, derasnya klarifikasi tidak otomatis menghentikan perhatian publik. Di era keterbukaan informasi, setiap pengaduan, pernyataan, maupun dokumentasi yang pernah muncul tetap menjadi bagian dari jejak informasi yang tidak dapat dihilangkan.
Perubahan sikap sebagian pihak yang sebelumnya aktif menyuarakan keberatan lalu memilih memberikan klarifikasi juga memunculkan ruang pertanyaan di tengah masyarakat.
Adi PS menilai kondisi tersebut semestinya dijawab melalui proses yang terbuka, bukan sekadar adu narasi.
“Kalau ada dugaan, harus diuji dengan bukti. Kalau ada bantahan, juga harus diverifikasi. Yang dibutuhkan publik bukan sekadar pernyataan, tetapi fakta yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menurut Adi, secara logika publik muncul pertanyaan ketika pihak yang sebelumnya lantang menyuarakan keberatan kemudian perlahan meredup.
“Publik tentu bertanya, apakah perubahan sikap itu murni karena persoalan telah selesai atau ada faktor lain. Pertanyaan itu sah muncul ditengah masyarakat,” katanya.
Sorotan terhadap persoalan ini menjadi semakin relevan mengingat Bupati Merangin sebelumnya telah menyampaikan komitmen agar seluruh jajaran birokrasi menghentikan segala bentuk pungutan liar dalam pelayanan publik.
“Disini Komitmen bupati Merangin agar seluruh jajarannya menghentikan segala bentuk pungli diuji,”ungkap Adi
,”Apakah komitmen itu benar benar dijalankan atau hanya sebatas formalitas saja,” tanyanya
Karena itu, bagi sebagian pihak, polemik ini menjadi momentum untuk menguji apakah komitmen anti-pungli tersebut dapat diwujudkan melalui langkah nyata berupa transparansi, evaluasi terbuka, dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di luar isu dugaan pungli, mutasi kepala sekolah juga memunculkan pertanyaan lain mengenai pola penempatan. Sejumlah kepala sekolah disebut dipindahkan ke lokasi yang jauh dari domisili maupun tempat tugas sebelumnya.
Desakan agar DPRD Merangin menjalankan fungsi pengawasan pun terus menguat agar seluruh proses dapat ditelusuri secara objektif, dan tidak menyisakan ruang spekulasi.
Pada akhirnya, polemik ini tidak lagi sekadar berbicara soal mutasi kepala sekolah.Yang sedang diuji adalah sejauh mana tata kelola pemerintahan mampu menjawab keraguan publik melalui keterbukaan informasi dan mekanisme pemeriksaan yang kredibel.
Sebab dalam urusan yang menyangkut kepercayaan masyarakat, transparansi sering kali sama pentingnya dengan keputusan itu sendiri.
