Bangko,mediafaktajambi.com.– Bupati Merangin HM Syukur menegaskan komitmennya terhadap pemerintahan yang bersih dengan menginstruksikan penghentian total segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik.
Penegasan tersebut disampaikan saat pelantikan dua pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Bupati, Kamis (23/4).
“Stop segala bentuk pungli dalam melayani masyarakat. Segera beradaptasi, tidak ada waktu untuk bersantai. Tunjukkan inovasi dalam bekerja, jangan hanya menjalankan rutinitas,” tegas Bupati.
Dua pejabat yang dilantik yakni Jaya Kusuma, S.IP., M.AP sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Merangin dan Afrizal, S.IP., M.Si sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik.
“Jadilah pemimpin yang melayani, bukan yang ingin dilayani. Kerja cerdas, kerja tuntas, dan tetap rendah hati. Layani masyarakat hingga ke pelosok desa, termasuk dalam urusan kependudukan,” ujarnya.
Bupati juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk memangkas birokrasi yang berbelit, sehingga pelayanan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Ia menegaskan tidak boleh ada masyarakat yang kehilangan hak sipil akibat buruknya pelayanan administrasi.
Lebih lanjut, HM Syukur menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni pengisian jabatan, melainkan bentuk pengukuhan komitmen pengabdian.
“Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada pimpinan, tetapi juga kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, Bupati menyoroti pentingnya penguatan fungsi pengawasan sebagai fondasi pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Jangan menunggu masalah muncul baru bertindak. Pengawasan adalah jantung pemerintahan yang bersih. Pastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara efisien dan berdampak langsung kepada rakyat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa akurasi data kependudukan menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan publik.
“Tanpa data kependudukan yang akurat, bantuan sosial tidak tepat sasaran, perencanaan pembangunan dan pelayanan kesehatan pun akan terhambat,” tutup Bupati
