MERANGIN — Penggerebekan tambang emas tanpa izin (PETI) di Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pangkalan Jambu, Rabu siang, 29 April 2026, membuka kembali lapisan lama persoalan tambang ilegal di Jambi: operasi yang berlangsung terang-terangan, keterlibatan alat berat, dan resistensi warga yang mengindikasikan adanya kepentingan yang lebih besar di belakang aktivitas tersebut.
Aparat dari Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Jambi mengamankan tujuh pekerja di lokasi tambang. Namun, operasi yang secara prosedural tampak berjalan cepat itu justru tersendat di lapangan.
Selama sekitar empat jam, sejak pukul 14.00 hingga 18.00 WIB, petugas tidak bisa langsung membawa para pekerja keluar dari lokasi. Mereka diadang sekelompok warga.
Kasubdit IV Tipidter, Hadi Handoko, membenarkan adanya hambatan tersebut. “Petugas harus menenangkan warga terlebih dahulu sebelum para pelaku bisa dibawa,” ujarnya, Jumat, 1 Mei 2026.Pernyataan
Pernyataan ini menyisakan pertanyaan: mengapa warga bersikap defensif terhadap aktivitas yang secara hukum ilegal
Operasi yang Terbaca Sejak Awal
Penggerebekan ini disebut berangkat dari laporan masyarakat sehari sebelumnya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan aktivitas PETI sudah menggunakan dua unit ekskavator—indikasi bahwa operasi tersebut bukan skala kecil atau sporadis.
Dalam praktik pertambangan ilegal, penggunaan alat berat hampir selalu berkorelasi dengan modal besar dan jaringan distribusi yang rapi.Tujuh
Tujuh orang yang diamankan—dua operator, tiga helper, dan satu pekerja pengering lubang—lebih merepresentasikan lapisan pekerja teknis, bukan pengendali utama operasi.Polisi sendiri mengakui telah mengantongi dua nama yang diduga sebagai pemilik alat berat, berinisial AF dan NH.Namun
Namun hingga kini, keduanya belum diumumkan status hukumnya secara terbuka.
Warga Mengadang: Spontan atau Terorganisir?
Pengadangan selama empat jam bukan peristiwa yang bisa dianggap insidental.Dalam
Dalam sejumlah kasus PETI di wilayah Sumatera, keterlibatan warga seringkali beririsan dengan ketergantungan ekonomi terhadap tambang ilegal.
Namun, durasi dan intensitas pengadangan di Merangin menimbulkan dugaan lain: adanya mobilisasi.
Tidak jelas apakah warga yang mengadang merupakan pekerja tambang lain, bagian dari jaringan, atau benar-benar masyarakat umum yang merasa terdampak secara ekonomi jika aktivitas dihentikan.Aparat
Aparat belum memberikan rincian mengenai jumlah warga yang terlibat maupun apakah ada upaya provokasi terstruktur.
Situasi ini memperlihatkan satu pola klasik: ketika penegakan hukum bersinggungan langsung dengan sumber penghidupan lokal, konflik horizontal mudah terjadi—dan sering dimanfaatkan oleh aktor yang berada di lapisan atas untuk menghindari eksposur.
Pola Lama: Pekerja Ditangkap, Pemodal Menghilang
Dalam banyak kasus PETI, penindakan berhenti pada pekerja lapangan. Mereka yang tertangkap umumnya adalah operator dan buruh, sementara pemilik modal dan pengendali logistik tetap berada di luar jangkauan hukum.
Dalam kasus ini, keberadaan dua nama yang telah dikantongi polisi menjadi krusial. Jika penyidikan tidak berhenti pada tujuh pekerja yang diamankan, maka kasus ini berpotensi mengungkap rantai distribusi yang lebih luas—mulai dari penyedia alat berat, pemasok bahan bakar, hingga jalur penjualan emas ilegal.Namun jika tidak, pola lama akan kembali terulang: penindakan bersifat simbolik, sementara aktivitas tambang berpotensi muncul kembali di titik yang sama atau bergeser ke lokasi lain.
Ancaman Hukuman dan Efektivitas Penindakan
Ketujuh pekerja dijerat Undang-Undang Mineral dan Batu Bara dengan ancaman maksimal lima tahun penjara atau denda kategori IV. Secara normatif, sanksi ini cukup berat. Namun dalam praktik, efek jera seringkali minim jika tidak diikuti dengan pembongkaran jaringan di tingkat pemodal.
Apalagi, keberadaan alat berat di lokasi menunjukkan bahwa investasi yang ditanam dalam aktivitas ini tidak kecil. Risiko hukum bagi pekerja lapangan kerap dianggap sebagai “biaya operasional” dalam skema yang lebih besar.
Menunggu Arah Penyidikan
Polda Jambi menyatakan kasus ini masih dalam tahap pengembangan. Publik kini menunggu sejauh mana aparat berani menelusuri aktor di balik layar—bukan sekadar menghentikan aktivitas di permukaan.
Kasus Merangin ini kembali menegaskan satu hal: PETI bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga ekonomi dan jaringan kekuasaan lokal.
Tanpa pendekatan yang menembus lapisan tersebut, penggerebekan hanya akan menjadi episode berulang dalam siklus tambang ilegal di Jambi.
