MERANGIN — Jalan itu berlubang dan tergenang. Di beberapa titik, badan jalan bahkan nyaris tak berbentuk, menyisakan tanah liat yang licin saat hujan. Bagi warga di sejumlah wilayah Kabupaten Merangin, kondisi ini bukan lagi keluhan sesaat, melainkan rutinitas yang terus berulang.
Namun di tengah persoalan infrastruktur dasar yang belum tertangani, Pemerintah Kabupaten Merangin justru mengalokasikan anggaran Rp2,4 miliar untuk pembangunan lift di kantor bupati.
Keputusan itu memantik pertanyaan mendasar bagi masyarakat, bagaimana skala prioritas anggaran ditetapkan?
Jejak Masalah yang Diakui Sendiri
Persoalan jalan rusak di Merangin bukan hal baru. Dalam kegiatan Safari Ramadhan di Desa Sri Sembilan, Kecamatan Tabir Timur, beberapa waktu lalu, Bupati Merangin Muhammad Syukur mengakui langsung luasnya kerusakan jalan di daerahnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, panjang jalan rusak di kabupaten ini diperkirakan telah melampaui 1.000 kilometer.
Angka ini mencerminkan persoalan struktural yang berdampak langsung pada mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, hingga akses terhadap layanan dasar.
Lift dalam Skema Prioritas
Di tengah kondisi tersebut, proyek pembangunan lift tetap berjalan. Pemerintah daerah beralasan, fasilitas itu merupakan bagian dari masterplan awal pembangunan gedung kantor bupati.
“Dibilang urgent, ya urgent. Karena ini dari awal sudah ada masterplan dan peruntukannya jelas,” ujar Bupati Muhammad Syukur, Jumat, 17 April 2026, seperti dikutip dari dinamikajambi.com.
Menurut dia, tanpa lift, lantai atas gedung tidak akan dimanfaatkan secara optimal. “Tidak mungkin gedung di atas kita biarkan tanpa manfaat,” katanya.
Argumen ini menempatkan proyek lift sebagai kebutuhan internal birokrasi. Namun bagi publik, persoalannya bergeser pada pilihan, ketika kebutuhan internal dihadapkan pada kebutuhan dasar masyarakat, mana yang lebih didahulukan?
Secara teknis, anggaran Rp 2,4 miliar bukan angka kecil. Berdasarkan perhitungan kasar biaya pembangunan jalan pedesaan, dana sebesar itu setidaknya dapat memperbaiki 2 hingga 3 kilometer jalan dengan konstruksi aspal sederhana. Bahkan dalam kondisi kerusakan berat, panjang jalan yang bisa ditangani tetap berkisar sekitar 2 kilometer.
Bagi warga, angka itu bukan sekadar hitungan di atas kertas. Itu berarti akses yang lebih lancar, ongkos transportasi yang lebih murah, dan risiko kecelakaan yang lebih kecil
Di tengah lebih dari 1.000 kilometer jalan rusak, angka itu memang tidak besar. Namun bagi warga, dampaknya tetap nyata.
“Yang dibutuhkan masyarakat itu jalan, bukan lift,” kata Adri, warga Desa Seling, Kecamatan Tabir.
Ia menyebut alasan optimalisasi gedung sekadar dalih yang tak menjawab kebutuhan mendasar warga.
“Kalau anggaran Rp2,4 miliar itu dialihkan untuk jalan, setidaknya 2,4 kilometer bisa diperbaiki. Itu sudah bisa mengurangi keluhan warga,” ujarnya.
“Satu lift hanya mempermudah segelintir orang,tapi beberapa kilometer jalan bisa menghidupkan satu desa.”jelasnya
Suara dari Lapangan
Keluhan serupa datang dari berbagai desa. Warga menggambarkan kondisi jalan yang rusak hampir merata dan belum tersentuh perbaikan.
“Di banyak desa jalan rusak dan berlubang. Merangin bukannya maju, tapi terasa makin terpuruk,” ujar Masno warga Margo Tabir.
Bagi masyarakat, jalan bukan sekadar infrastruktur, melainkan urat nadi aktivitas sehari-hari mulai dari ekonomi hingga pendidikan.
Antara Perencanaan dan Keberpihakan
Pemerintah daerah berdiri pada argumen perencanaan, pembangunan lift merupakan bagian dari desain awal gedung.
Kalau jalan rusak sudah berdampak ke keselamatan dan ekonomi warga,menunda proyek lift bukan hanya boleh, tapi secara etika pemerintahan, itu langkah yang lebih tepat sebab dalam perencanaan pembangunan, ada prinsip dasar yakni prioritas kebutuhan publik yang paling fundamental yang harus didahulukan seperti infrastruktur dasar (jalan, air, kesehatan) selalu di atas infrastruktur pelengkap (estetika/kenyamanan seperti lift).
Namun kritik publik bergerak pada wilayah yang berbeda ,keberpihakan anggaran.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, setiap keputusan belanja membawa konsekuensi. Ketika jalan rusak masih meluas dan belum tertangani, pembangunan fasilitas internal menjadi simbol pilihan kebijakan.
Di Merangin, pilihan itu kini menjadi sorotan, antara memastikan kenyamanan birokrasi atau menjawab kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.
