banner 728x250

Belanja Awal APBD Merangin 2026 Tembus Miliaran, Kominfo Klaim Lebih Efisien

  • Bagikan
banner 468x60

Merangin — Belum genap tiga bulan Tahun Anggaran 2026 berjalan, miliaran rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin telah mengalir ke pihak ketiga.Berdasarkan

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sejumlah proyek bernilai besar sudah menemukan pemenang, bahkan sebagian telah berstatus selesai.Belanja tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari layanan internet, perencanaan infrastruktur, hingga kebutuhan operasional pemerintahan.

Pergerakan cepat ini memunculkan perhatian publik, terutama karena terjadi di awal tahun anggaran dengan nilai yang cukup signifikan.

Salah satu yang paling menonjol adalah pengadaan bandwidth internet dedicated oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Merangin yang mencapai Rp 1.373.625.000, ditambah paket lain senilai Rp 124.875.000.

Besarnya anggaran ini sebelumnya memunculkan pertanyaan terkait urgensi dan efektivitas penggunaannya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kominfo Merangin Ahmad Khoiruddin AS yang akrab dipanggil Akhoi menjelaskan bahwa anggaran tersebut dinilai wajar karena digunakan untuk layanan jaringan berbasis fiber optic (FO) dengan standar enterprise, seperti dedicated link dan metro ethernet, yang menjamin koneksi stabil, kapasitas besar, serta dukungan teknis dengan tingkat layanan tinggi.Pengadaan

Pengadaan ini juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menurut Kominfo, pengelolaan layanan internet secara terpusat justru lebih efisien. Pada tahun 2024, saat layanan masih dikelola masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), total anggaran internet mencapai sekitar Rp 3,08 miliar. Setelah dikelola oleh Kominfo, anggaran dinilai lebih terkendali dan terintegrasi.

Terkait adanya dua paket pengadaan, dijelaskan bahwa paket pertama hanya digunakan untuk Januari 2026 sebagai kelanjutan kontrak tahun sebelumnya.Sementara

Sementara paket kedua untuk Februari hingga Desember 2026 menggunakan penyedia baru karena layanan sebelumnya dinilai kurang optimal, seperti sering mengalami gangguan dan minim dukungan teknis.

berita lainnya :  Pembentukan dan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) Kabupaten Bungo Tahun 2026

Jaringan internet tersebut digunakan untuk mendukung berbagai layanan pemerintahan dan publik berbasis digital, mulai dari sistem keuangan daerah, e-office, perencanaan dan penganggaran, layanan kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, hingga command center dan integrasi data antar OPD.

Sementara itu Di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga tercatat mengalokasikan anggaran pada jasa konsultansi perencanaan dengan nilai ratusan juta rupiah. Di antaranya perencanaan rekonstruksi jalan wilayah I sebesar Rp 412,3 juta, wilayah II Rp 389,6 juta, serta perencanaan jalan DBH sawit senilai Rp 197,5 juta.

Sejumlah paket lain dengan nilai di bawah Rp 100 juta juga dilakukan melalui mekanisme pengadaan langsung.Dominasi belanja pada tahap perencanaan di awal tahun ini memunculkan pertanyaan mengenai kapan realisasi fisik dari proyek-proyek tersebut akan benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di tengah masih adanya keluhan terkait kondisi infrastruktur jalan.

Penelusuran data juga menunjukkan adanya kemunculan penyedia yang sama dalam beberapa paket, seperti CV Bakti Paramuda, CV Graf V Tech Consultan, dan PT Archipta Consultindo. Sementara itu, CV Dion Pratama tercatat mengerjakan beberapa paket outsourcing sekaligus. Meski secara aturan hal ini dimungkinkan, pola tersebut kerap menjadi perhatian dalam praktik pengadaan publik karena berkaitan dengan tingkat persaingan.

Selain itu, belanja rutin juga tetap berjalan di awal tahun, seperti sewa kendaraan dinas hingga Rp 177 juta dan Rp 160 juta, belanja bahan kesehatan Rp 642,8 juta, serta pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah senilai Rp 90,9 juta.

Percepatan belanja di awal tahun memang kerap dipandang sebagai indikator kinerja serapan anggaran. Namun publik kini menunggu, apakah miliaran rupiah yang telah mengalir tersebut benar-benar bermuara pada perbaikan layanan publik dan pembangunan yang nyata di Kabupaten Merangin. (*)

banner 325x300
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *