Namun penjelasan itu tidak cukup.Kesadaran publik tidak tumbuh di ruang hampa. Ia mengikuti ritme layanan. Ketika jadwal pengangkutan tidak pasti, ketika sampah dibiarkan berhari-hari, disiplin kolektif perlahan ikut longgar.
Di titik ini, pertanyaan bergeser: bukan lagi siapa yang membuang sampah sembarangan, melainkan siapa yang memastikan sampah diangkut tepat waktu.
Secara struktural, tanggung jawab itu berada pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Di atas kertas, fungsinya jelas—merencanakan, mengatur armada, dan memastikan layanan berjalan.
Namun praktik di lapangan menunjukkan adanya jarak antara perencanaan dan pelaksanaan.Apakah jadwal pengangkutan berjalan konsisten? Apakah armada beroperasi sesuai rute? Dan siapa yang memastikan semua itu diawasi.
konfirmasi kepada kadis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Merangin Syafrani telah dilakukan. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi yang diberikan.
Dalam praktik pemerintahan, kondisi seperti ini sering hadir bukan sebagai pelanggaran terbuka, melainkan pembiaran yang berulang. Masalah muncul, dikenali, lalu dibiarkan hingga menjadi sorotan.
Di Merangin, pola itu tampak pada titik-titik yang sama—sampah menumpuk, dikeluhkan, lalu dibersihkan. Siklus yang berulang tanpa perubahan pendekatan.
Di sisi lain, isu kesejahteraan petugas kebersihan turut mencuat. Upah yang rendah disebut memengaruhi kualitas layanan.Argumen ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi juga tidak menyelesaikan persoalan.
Upah adalah keputusan kebijakan. Ia mencerminkan prioritas. Ketika layanan kebersihan tidak ditempatkan sebagai kebutuhan dasar yang harus dijaga kualitasnya, dampaknya akan kembali ke publik dalam bentuk yang paling nyata: lingkungan yang tidak terkelola.
Dengan kata lain, rendahnya kesejahteraan bukan alasan, melainkan bagian dari persoalan itu sendiri.
Dalam struktur pemerintahan, pengawasan seharusnya menjadi penyeimbang. Inspektorat daerah dan DPRD memiliki fungsi untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar.
Namun ketika pola yang sama terus berulang tanpa koreksi berarti, efektivitas pengawasan menjadi pertanyaan yang tak terhindarkan.
Di titik ini, pernyataan “pegawai kebersihan bukan robot” menemukan maknanya yang lain.Kalimat itu mungkin dimaksudkan untuk meredam ekspektasi publik.
Namun tanpa pembenahan sistem, ia justru berisiko mengalihkan perhatian dari persoalan utama.Sebab petugas kebersihan memang bukan robot.
Mereka bekerja di ujung sistem, menjalankan apa yang telah dirancang.Ketika hasilnya tidak memadai, persoalannya bukan pada siapa yang bekerja di lapangan, melainkan bagaimana sistem itu dibangun, dijalankan, dan diawasi.
Di Merangin, sampah bukan lagi sekadar urusan lingkungan. Ia menjadi indikator paling kasat mata dari cara sebuah pemerintahan bekerja.Tumpukan yang sempat dibersihkan itu mungkin telah hilang dari jalanan.
Namun pertanyaan yang ditinggalkannya belum ikut terangkut.Dan selama pertanyaan itu belum dijawab, siklusnya hampir pasti akan kembali.
