MERANGIN – Persoalan sampah di Kabupaten Merangin tidak hanya menunjukkan masalah teknis pengelolaan, tetapi juga mengindikasikan lemahnya strategi komunikasi publik pemerintah daerah. Di tengah kondisi itu, peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi sorotan.
Dalam struktur pemerintahan modern, Diskominfo bukan sekadar penyampai informasi, melainkan arsitek komunikasi publik. Peran ini krusial, terutama dalam isu perubahan perilaku seperti pengelolaan sampah.Namun di Merangin, fungsi tersebut dinilai belum berjalan optimal.
Pantauan di sejumlah titik menunjukkan volume sampah masih tinggi, bahkan di kawasan permukiman dan fasilitas umum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana efektivitas edukasi yang selama ini diklaim telah berjalan?
Sejumlah pihak menilai, pendekatan komunikasi yang dilakukan masih bersifat satu arah dan belum berbasis pada perubahan perilaku (behavior change communication).
Konten yang disampaikan dinilai belum konsisten, tidak tersegmentasi, serta minim evaluasi dampak.
“Komunikasi publik itu harus terukur. Ada target, ada indikator perubahan perilaku. Kalau hanya sebatas imbauan, itu tidak cukup,” kata seorang Ar seorang mahasiswa disalah satu universitas Merangin .
Jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain, kampanye pengelolaan sampah umumnya disertai dengan gerakan masif berbasis komunitas, pelibatan tokoh lokal, hingga monitoring perubahan perilaku masyarakat. Sementara di Merangin, pendekatan tersebut dinilai belum terlihat kuat.
Di sisi lain, sinergi antarorganisasi perangkat daerah juga menjadi sorotan. Minimnya integrasi antara Diskominfo dan Dinas Lingkungan Hidup disebut menjadi salah satu faktor lemahnya efektivitas edukasi di lapangan.
Padahal, dalam konteks penanganan sampah, komunikasi publik memiliki peran strategis sebagai pengungkit perubahan. Tanpa edukasi yang tepat, upaya teknis seperti pengangkutan dan pengolahan sampah akan selalu tertinggal oleh perilaku masyarakat yang belum berubah.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Kominfo Merangin, Ahmad Khoiruddin AS, yang akrab disapa Akhoi.Mengatakan bahwa pihaknya telah menjalankan berbagai program edukasi.
“Peran Dinas Kominfo dalam menjaga kebersihan lingkungan antara lain dilakukan melalui kampanye digital dan penyuluhan di media sosial. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya serta menerapkan pengelolaan sampah yang baik dan benar,” ujarnya.
Ia menyebut, kampanye tersebut disampaikan melalui berbagai format konten. “Kami menyebarkan informasi melalui video edukasi, imbauan, iklan layanan masyarakat, hingga pemberitaan positif,” katanya.
Namun, klaim tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan utama: efektivitas. Tanpa indikator yang jelas—seperti perubahan perilaku masyarakat, penurunan volume sampah, atau peningkatan partisipasi publik—kampanye yang dilakukan berisiko hanya menjadi aktivitas rutin tanpa dampak signifikan.
Di akhir pernyataannya, Kadis Kominfo mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan.
“Semoga kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan dapat terus tumbuh dalam diri kita semua.
Kita jadikan budaya dan gaya hidup positif. Karena pada dasarnya, menjaga kebersihan dan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Namun di tengah persoalan yang terus berulang, publik menanti lebih dari sekadar imbauan. Tanpa strategi komunikasi yang tajam, terukur, dan berbasis perubahan perilaku, peran Diskominfo dikhawatirkan hanya akan berhenti sebagai corong informasi—bukan penggerak perubahan.
