mediafaktajambi.org — Di saat pemerintah berbicara soal pembangunan dan pemerataan infrastruktur, di Bukit Sago, RT 14 RW 04, Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, warga jadi kontraktor dadakan menambal jalan kabupaten dengan semen hasil patungan. Tidak ada alat berat. Tidak ada papan proyek,tidak ada pengawas. Yang ada hanya gotong royong menutup lubang yang telah bertahun-tahun dibiarkan .
Sementara itu sejumlah proyek infrastruktur lain di Kabupaten Merangin justru bergerak cepat. Pembangunan taman dan trotoar di kawasan pusat kota Bangko serta beberapa proyek fisik lain tahun anggaran 2025 terlihat dikerjakan tanpa jeda panjang, Papan proyek berdiri, kontraktor bekerja, anggaran mengalir.
Kontras itu memunculkan tanda tanya di kalangan warga.“ kenapa di sini tidak pernah disentuh?” ujar MI seorang warga yang ikut menambal jalan
Jalan Bukit Sago merupakan akses utama menuju pasar dan pusat aktivitas ekonomi setempat. Saat hujan, lubang-lubang besar tertutup genangan air dan kerap menjebak pengendara. Warga menyebut beberapa kali terjadi kecelakaan ringan akibat kondisi tersebut.
Ruas itu berstatus jalan kabupaten—yang berarti pemeliharaannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Merangin.kini jalan Bukit Sago tanggung jawab pemeliharaan berada di tangan warga setempat
Warga mengaku telah menyampaikan keluhan melalui perangkat kelurahan hingga kecamatan. Jawaban yang diterima, menurut mereka, sebatas menunggu giliran anggaran.
Sementara itu, proyek-proyek yang dinilai lebih strategis secara politis atau berada di jalur protokol tampak lebih dahulu mendapat perhatian.
Perbedaan kecepatan penanganan infrastruktur ini menimbulkan kesan adanya disparitas prioritas pembangunan.
Tambalan semen yang kini menutup sebagian lubang hanya solusi sementara. “Ini paling bertahan beberapa bulan. Kalau dilewati kendaraan berat atau hujan terus-menerus, rusak lagi,”kata warga lainnya.
Kondisi di Bukit Sago menambah daftar panjang jalan rusak yang belum tertangani di sejumlah titik Kecamatan Tabir.
Di tengah klaim pembangunan infrastruktur daerah, fakta di lapangan menunjukkan warga masih harus menjadi kontraktor bagi jalan mereka sendiri.
Pertanyaannya sederhana: ke mana anggaran pemeliharaan infrastruktur dialokasikan?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari dinas teknis Pemerintah Kabupaten Merangin mengenai alasan belum dilakukannya perbaikan permanen di ruas Bukit Sago.
Jika proyek di pusat kota yang hanya untuk memperindah pandangan mata bisa dikerjakan cepat, sementara jalan akses utama warga di pinggiran dibiarkan hingga mereka turun tangan sendiri, pertanyaannya bukan lagi soal teknis—melainkan soal keberpihakan dari pemerintah
