Bangko – Penyaluran zakat Rp3,65 miliar oleh Baznas Kabupaten Merangin kembali memunculkan pertanyaan lama tentang efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah.
Di tengah seremoni penyerahan santunan kepada ribuan warga miskin, struktur ekonomi yang membuat masyarakat tetap bergantung pada bantuan sosial tampak belum banyak berubah.Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang disalurkan Baznas Merangin menyasar 14.835 fakir miskin dan 2.303 anak yatim.
Setiap fakir miskin menerima Rp200 ribu, sementara anak yatim menerima Rp300 ribu. Bantuan tersebut disalurkan di Kantor Baznas Merangin, Kompleks Islamic Center Masjid Agung Baitul Makmur, Kamis (5/3).
Wakil Bupati Merangin A. Khafid mengajak masyarakat, terutama aparatur sipil negara (ASN), untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Pemerintah daerah menilai mekanisme ini lebih transparan dan memudahkan pengawasan.
Namun, jumlah penerima bantuan yang mencapai belasan ribu orang justru mengungkap realitas lain. Dalam perspektif kebijakan publik, angka penerima bantuan sosial dalam jumlah besar kerap menjadi indikator bahwa tingkat kemiskinan struktural masih tinggi, bukan sekadar masalah kemiskinan sementara.
Masalah utama bukan hanya pada distribusi bantuan, tetapi pada kemampuan ekonomi masyarakat untuk keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Kondisi ini membuat bantuan sosial, termasuk zakat, sering kali hanya berfungsi sebagai penopang daya beli jangka pendek. Setiap periode tertentu, masyarakat kembali masuk dalam siklus penerima bantuan yang sama.
Lebih jauh, kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah sering kali masih berfokus pada distribusi bantuan, bukan pada penciptaan sistem ekonomi yang mampu mengurangi ketimpangan pendapatan.
Tanpa kebijakan ekonomi yang lebih agresif—seperti pengembangan industri lokal, akses modal usaha, dan peningkatan insfratruktur, peningkatan kualitas pendidikan vokasi—kemiskinan berpotensi menjadi persoalan kronis.
Seharusnya pemerintah daerah perlu mulai menggeser pendekatan bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif. Bantuan tunai seperti zakat seharusnya menjadi stimulus awal, bukan solusi utama.
Khafid menyatakan zakat merupakan amanah sosial yang harus sampai kepada masyarakat yang berhak menerima. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan dasar masyarakat serta pendidikan anak-anak yatim.
“Semoga bantuan ini membawa manfaat dan keberkahan,” ujarnya.Namun, di balik harapan tersebut, penyaluran zakat kali ini kembali menjadi pengingat untuk pemkab bahwa kemiskinan di Merangin bukan sekadar soal distribusi bantuan, melainkan soal struktur ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat berpendapatan rendah.
Penyaluran bantuan sosial di daerah tidak pernah benar-benar berdiri di ruang yang steril dari politik pembangunan. Seremoni penyaluran bantuan yang melibatkan pejabat daerah sering menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat.
