mediafaktajambi.org. Pujian itu meluncur dari mimbar Masjid Al Mukmin, Kelurahan Pamenang, Sabtu malam, 28 Februari. Di hadapan jemaah Safari Ramadan, Al Haris menyebut Bupati Merangin, M Syukur, sebagai kepala daerah yang bersemangat dan berkomitmen membangun daerahnya.
“Berbagai perubahan dan kemajuan terjadi,” kata Al Haris.
Namun, seperti lazimnya sebuah seremoni politik, pujian itu nampaknya berdiri tanpa angka. Perubahan apa? Kemajuan di sektor mana? Seberapa jauh dampaknya bagi warga di desa-desa yang masih mengeluhkan jalan rusak , aktivitas PETI masih terjadi dan akses layanan dasar lainnya ?
Acara Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Jambi itu lebih menyerupai panggung konsolidasi elite. Hadir Wakil Bupati, Sekda, unsur Forkopimda, hingga para kepala OPD. Di barisan depan, para pejabat. Di saf belakang, warga yang mendengar sambutan demi sambutan.
Al Haris mengaku mengikuti pembangunan Masjid Al Mukmin sejak awal. Ia bahkan menyebut pernah meletakkan batu pertama saat menjabat Bupati Merangin. “Masyarakat di sini tidak kaya, tapi sawit banyak,” ujarnya, disambut tawa jemaah.
Pernyataan itu mengundang multi tafsir. Sawit memang menjadi tulang punggung ekonomi di banyak wilayah Merangin. Namun fluktuasi harga, kondisi jalan yang rusak , serta persoalan tata niaga kerap membuat petani berada di posisi tawar yang lemah. Di tengah itu, klaim kemajuan pembangunan membutuhkan verifikasi yang lebih dari sekadar tepuk tangan.
Dalam kesempatan tersebut, Al Haris juga menyinggung isu 25 persen anak di Jambi yang disebut kehilangan kehadiran ayah—karena merantau, perceraian, atau sebab lain. Ia menekankan pentingnya peran keluarga dalam pembinaan akhlak.
Isu sosial itu relevan. Tetapi lagi-lagi, publik belum disuguhi data rinci: dari mana angka itu berasal, bagaimana metodologinya, dan apa intervensi konkret pemerintah provinsi untuk mengatasinya?
Di ujung acara, bantuan sosial dibagikan. CSR Bank Jambi, dana Baznas untuk pembangunan masjid, bantuan bagi 50 fakir miskin—12 orang menerima secara simbolis—serta paket telur dan susu bagi anak stunting. Bantuan itu penting, tapi sifatnya karitatif. Ia tak otomatis menjawab soal struktural: kemiskinan, kualitas pendidikan, infrastruktur desa, dan ketergantungan ekonomi pada komoditas mentah.
Penyaluran bantuan di ruang ibadah menghadirkan pesan empati. Namun, detail besaran dana, kriteria penerima, serta mekanisme distribusi tidak dipaparkan secara terbuka dalam forum tersebut. Transparansi atas dana CSR dan zakat menjadi penting untuk memastikan tidak ada tumpang tindih kepentingan atau politisasi bantuan sosial.
Berapa nilai CSR yang digelontorkan? Bagaimana distribusi zakat ditentukan? Apakah data penerima terintegrasi dengan basis data kemiskinan daerah?
Tanpa keterbukaan, bantuan mudah terjebak menjadi simbol—cukup untuk dokumentasi, belum tentu cukup untuk menyelesaikan akar masalah.
Safari Ramadan berlangsung khidmat. Silaturahmi terjalin. Foto-foto diambil. Namun di luar pagar masjid, pertanyaan tetap berdiri: apakah pujian gubernur mencerminkan capaian terukur, atau sekadar bahasa politik yang lazim dalam pertemuan seremonial?
Ruang ibadah menjadi lokasi konsolidasi simbolik: harmoni provinsi-kabupaten dipertontonkan, bantuan dibagikan, klaim kemajuan ditegaskan.
Yang belum terlihat adalah forum terbuka yang memaparkan capaian berbasis angka, target pembangunan lima tahunan, serta evaluasi kritis atas hambatan di lapangan.
Di Merangin, waktu yang akan menjawab—apakah semangat yang dipuji benar-benar menjelma menjadi perubahan yang dirasakan warga, atau berhenti di podium, bersama gema mikrofon yang perlahan padam.
