Bupati M. Syukur Hadapi Krisis Berlapis dalam Menyusun Prioritas Pembangunan Daerah
MERANGIN — Beban yang dipikul Pemerintah Kabupaten Merangin kian bertambah berat. Di tengah lebih dari 1.000 kilometer jalan rusak, persoalan aset bermasalah, temuan audit, serta meningkatnya belanja pegawai dan pemangkasan dana transfer pusat sebesar sekitar Rp240 miliar.
Kondisi ini membuat ruang fiskal daerah semakin menyempit. Pemerintah daerah yang seharusnya sudah berhitung ketat dalam menyusun APBD, dipaksa melakukan penyesuaian ulang secara signifikan terhadap seluruh prioritas pembangunan.
Bupati Merangin M. Syukur disebut harus berpikir lebih keras dalam menentukan arah kebijakan anggaran. Sebab, pemangkasan dana pusat tersebut langsung berdampak pada program-program strategis, terutama sektor infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.
Sumber di lingkungan pemerintah daerah menyebutkan, pemotongan anggaran itu tidak hanya mempengaruhi proyek fisik, tetapi juga memperketat ruang gerak belanja rutin dan operasional.
“Dengan kondisi seperti ini, hampir semua sektor harus dievaluasi. Tidak ada lagi ruang longgar,” ujar seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini semakin kompleks karena infrastruktur jalan di Merangin yang rusak disebut telah mencapai lebih dari 1.000 kilometer. Kerusakan tersebut tersebar di berbagai wilayah dan berdampak langsung pada distribusi ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung daerah.
Di sisi lain, persoalan aset daerah yang belum tertata rapi masih menjadi beban lama yang belum terselesaikan. Sejumlah aset tercatat tidak memiliki kejelasan status hukum, pemanfaatan tidak optimal, hingga tidak terdata secara fisik di lapangan.
Kondisi tersebut berkelindan dengan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mewajibkan adanya pengembalian kerugian daerah. Temuan itu berasal dari sejumlah kegiatan anggaran, termasuk kelebihan pembayaran dan pekerjaan yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
Di saat bersamaan, beban belanja pegawai juga terus meningkat seiring pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini memang memperkuat layanan publik, namun sekaligus menambah tekanan fiskal daerah yang kini semakin terbatas.
Di internal birokrasi, persoalan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) juga masih menjadi catatan. Kinerja aparatur disebut belum sepenuhnya optimal, sehingga berpengaruh pada lambatnya realisasi sejumlah program pembangunan.
Kombinasi antara pemangkasan dana pusat, infrastruktur rusak, beban pegawai, serta temuan audit membuat pemerintah daerah berada dalam posisi yang serba sulit.
Bupati M. Syukur kini dihadapkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang tidak mudah. Setiap keputusan anggaran harus mempertimbangkan banyak tekanan,sekaligus kebutuhan mendesak masyarakat, kewajiban fiskal, serta keterbatasan pendapatan daerah.
Sejumlah pengamat menilai, Merangin tengah berada pada fase tekanan tata kelola yang menuntut penataan ulang prioritas secara lebih radikal. Tanpa pergeseran fokus anggaran yang tegas, pemangkasan dana justru berpotensi memperdalam stagnasi pembangunan, terutama di sektor infrastruktur dasar.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat Merangin juga diharapkan dapat memahami situasi yang sedang dihadapi pemerintah daerah. Sebab, upaya membangun Kabupaten Merangin menjadi lebih baik bukanlah hal yang mudah, terlebih dengan kondisi anggaran yang serba terbatas dan tekanan fiskal yang semakin ketat.
Pertanyaan pun mengemuka: apakah tekanan fiskal ini akan menjadi titik balik reformasi prioritas pembangunan, atau justru memperpanjang siklus masalah lama yang terus berulang di tengah keterbatasan anggaran?
Tanpa prioritas yang tegas, pemangkasan anggaran justru berpotensi memperlambat perbaikan infrastruktur yang sudah tertinggal jauh.
Di tengah situasi ini, satu pertanyaan lagi mengemuka: apakah pemerintah daerah mampu mengubah tekanan fiskal menjadi momentum perbaikan, atau justru semakin terjebak dalam siklus keterbatasan anggaran dan persoalan lama yang tak kunjung selesai.
